Perspektif hukum yang mendalam. Solusi yang terukur.

Pendampingan hukum bagi debitur maupun kreditur dalam restrukturisasi utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan kepailitan, meliputi negosiasi penyelesaian utang, penyusunan dan pelaksanaan rencana perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan hukum dalam pendirian dan pengelolaan perusahaan, tata kelola korporasi, kepatuhan hukum, merger dan akuisisi, serta penyusunan, penelaahan, dan negosiasi kontrak, perjanjian kerja sama, dan dokumen hukum lainnya untuk mendukung kepastian hukum serta memitigasi risiko dalam kegiatan usaha.

Pendampingan dan representasi hukum dalam perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi, sengketa utang-piutang, serta sengketa hak dan kewajiban keperdataan lainnya, baik melalui proses litigasi maupun penyelesaian nonlitigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendampingan dan pembelaan hukum dalam perkara pidana umum maupun khusus, mencakup pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku.

Pendampingan dan pembelaan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dan white-collar crime, termasuk perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana dalam kegiatan usaha atau korporasi, meliputi pendampingan pada setiap tahapan proses hukum serta pemberian nasihat hukum untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pidana.

Pendampingan dan representasi hukum dalam persoalan hukum administrasi pemerintahan, termasuk sengketa keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendampingan dalam upaya administratif dan proses peradilan tata usaha negara sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Pendampingan hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan penyelesaian sengketa pajak, meliputi konsultasi dan analisis perpajakan, penelaahan ketetapan pajak, pendampingan pemeriksaan pajak, pengajuan keberatan, banding, gugatan, serta peninjauan kembali sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pendampingan hukum bagi perusahaan maupun pekerja dalam persoalan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, meliputi penyusunan dan penelaahan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, pendampingan dalam pemutusan hubungan kerja (PHK), perundingan bipartit, serta penyelesaian perselisihan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai jenis perselisihan dan ketentuan yang berlaku, maupun melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Pendampingan hukum dalam transaksi dan sengketa properti, pertanahan, dan konstruksi, meliputi pemeriksaan legalitas aset dan dokumen kepemilikan, transaksi jual beli dan pengalihan hak atas tanah, persoalan perizinan dan pemanfaatan ruang, serta penyelesaian sengketa pertanahan dan perselisihan yang timbul dari perjanjian maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi.